Jayapura, 18 Juni 2026 – Universitas Sains dan Teknologi Jayapura (USTJ) kembali menunjukkan komitmennya sebagai ruang akademik yang responsif terhadap berbagai isu strategis di Tanah Papua melalui pelaksanaan Seminar bertema “Tantangan Masyarakat Adat di Tengah Krisis Iklim dan Krisis Energi dalam Proyek Strategis Nasional di Papua”. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi (BEM PT) USTJ melalui Kementerian Hukum dan HAM ini berlangsung di Auditorium USTJ dan diikuti oleh mahasiswa dari berbagai program studi di lingkungan USTJ.
Seminar secara resmi dibuka oleh Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan USTJ, Bonefasius Bao, S.IP., M.A., yang dalam sambutannya mengapresiasi inisiatif mahasiswa dalam menghadirkan ruang diskusi kritis mengenai isu pembangunan, lingkungan hidup, dan hak-hak masyarakat adat. Menurutnya, perguruan tinggi memiliki tanggung jawab moral dan akademik untuk turut mengawal proses pembangunan di Papua agar berjalan secara adil, berkelanjutan, dan berpihak kepada masyarakat.
Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari berbagai latar belakang, yaitu Dr. Aristoteles AP, S.H., S.Hut., M.Si. selaku Sekretaris Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup (DKLH) Provinsi Papua dan Alfred Benjamin Alfons, S.T., M.T., akademisi dan dosen Program Studi Teknik Lingkungan USTJ. Kehadiran kedua narasumber tersebut memberikan perspektif yang komprehensif mengenai hubungan antara pembangunan nasional, perlindungan lingkungan hidup, dan keberlanjutan masyarakat adat di Papua.
Dalam pemaparannya, kedua narasumber menyoroti dinamika pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua Selatan yang saat ini menjadi salah satu kawasan prioritas pengembangan pangan dan energi nasional. Berbagai proyek pembangunan yang mencakup pengembangan kawasan pangan, perkebunan tebu untuk bioetanol, serta perkebunan kelapa sawit untuk biodiesel dinilai memiliki potensi mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperkuat ketahanan pangan serta energi nasional. Namun demikian, pembangunan tersebut juga menghadirkan tantangan serius berupa perubahan tata guna lahan, deforestasi, degradasi ekosistem gambut, peningkatan emisi karbon, hingga berkurangnya ruang hidup masyarakat adat yang selama ini bergantung pada hutan, sungai, rawa, dan sumber daya alam lainnya.
Diskusi seminar juga menyoroti pentingnya pengakuan dan perlindungan hak ulayat masyarakat adat dalam setiap proses pembangunan. Para narasumber menegaskan bahwa masyarakat adat bukan sekadar objek pembangunan, melainkan harus menjadi subjek utama yang terlibat dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, hingga penerimaan manfaat pembangunan. Prinsip Free, Prior and Informed Consent (FPIC) atau persetujuan bebas yang didahului dengan informasi yang memadai menjadi salah satu poin penting yang ditekankan sebagai landasan dalam pelaksanaan pembangunan di wilayah adat.
Selain membahas aspek hukum dan sosial, seminar ini juga mengupas berbagai dampak lingkungan yang berpotensi muncul akibat pelaksanaan PSN, seperti hilangnya keanekaragaman hayati, penurunan kualitas lingkungan, meningkatnya kerentanan terhadap perubahan iklim, serta ancaman terhadap sistem pangan lokal masyarakat adat. Di sisi lain, pemerintah daerah dinilai memiliki peran strategis dalam menjembatani kepentingan pembangunan nasional dengan perlindungan lingkungan hidup dan hak-hak konstitusional masyarakat adat melalui penguatan regulasi, advokasi lingkungan, dan mediasi konflik.
Sesi diskusi dan tanya jawab berlangsung dinamis dengan partisipasi aktif para mahasiswa. Berbagai pertanyaan dan pandangan kritis disampaikan terkait masa depan pembangunan Papua, perlindungan lingkungan hidup, serta peran generasi muda dalam mengawal kebijakan publik yang berkeadilan. Antusiasme peserta menunjukkan tingginya kepedulian mahasiswa terhadap isu-isu pembangunan berkelanjutan yang saat ini berkembang di Papua.
Melalui seminar ini, USTJ kembali menegaskan perannya sebagai institusi pendidikan tinggi yang tidak hanya menghasilkan lulusan berkualitas, tetapi juga menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan dialog konstruktif bagi penyelesaian berbagai persoalan pembangunan di Tanah Papua. Diharapkan, kegiatan ini dapat melahirkan gagasan, rekomendasi, dan solusi yang mampu mendorong terwujudnya pembangunan yang berkeadilan, menghormati hak-hak masyarakat adat, serta menjaga kelestarian lingkungan hidup demi masa depan Papua yang lebih baik dan berkelanjutan.
